Jumat, 21 Desember 2018 bertempat di Gedung DPRD Kab.Kuningan Seluruh anggota DPRD Kuningan menetapkan perda pengelolaan mata air berbasis kearifan budaya daerah patanjala. Rapat ini juga mengundang perwakilan incu-putu pangabuan se Jawa Barat (Nusa Jawa Girang).

Perda pengelolaan mata air berbasis kearifan budaya daerah patanjala ini di susun agar mendorong pemda dan masyarakat dapat menjaga, memelihara, memulihkan dan melindungi mata air serta kawasan sekitar mata air dan daerah resapan mata air agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Mengingat alam merupakan warisan para leluhur yang harus kita lestarikan untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu.

Upaya tersebut dapat dimulai dengan melakukan penghijauan di areal hutan yang merupakan daerah tangkapan air seperti yang tertuang antara lain dalam metode patanjala.

Metode patanjala, Yaitu pata artinya “air” dan jala artinya “sungai”. merupakan panduan bagaimana manusia memahami alam semesta ini. alam dan manusia ini dalam kearifan patanjala adalah kesatuan wujud mikrokosmos dan makrokosmos.

Pengeloaan mata air berbasis kearifan budaya daerah patanjala dilakukan melalui tahapan :
1.Perencanaan atau di sebut kabataraan adalah meliputi tatahar, naratas dan netetepkeun. Tatahar yaitu pembuatan rencana umum pengelolaan mata air. Naratas, yaitu kegiatan pengumpulan data lapangan sedangkan netepkeun yaitu kegiatan penetapan rencana detail pengelolaan mata air.

2.Pelaksanaan atau di sebut kadewaan yaitu pelaksanaan pengeloaan mata air skala percontohan. Dan karatuan sebagai permodelan dalam skala luas.

3.Pengawasan atau dibsebut pangriksaan yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kegiatannya agar tidak menyimpang dari rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan.

4.Evaluasi atau disebut panyoreangan-panyawangan yaitu kegiatan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan membuat rencana tindak lanjut.

5.Pemulihan kawasan atau disebut nambaan. yaitu kegiatan perbaikan lingkungan atau kawasan mata air jika ditemukan keruksakan, gangguan atau perubahan fungsi kawasan.

Perda ini disusun agar menjadi acuan hukum dalam upaya menjaga keberlangsungan sumber daya air juga menopang kehidupan masyarakat kuningan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, mengurangi keruksakan lingkungan yang sudah terjadi dan menimbulkan bencana, juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi budaya masyarakat dalam suatu daerah atau bangsa.