Jumat, 30 Maret 2018. Sabadesa institute menyelenggarakan diskusi bulanan (Talkshow) dengan mengangkat tema : “Menyoal aksi desa 263 dan Merancang Masa Depan Gerakan Desa di Sukbumi”. Talkshow yang digelar di Café D’Rich Truck – Perum Babakandamai – Cisaat ini mengundang narasumber dari DPC APDESI (Abun – Kades Bojongsawah), Kades Cantayan (Fikri) dan Tenaga Ahli Community Development (Heri Hermansyah).
Talkshow ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi sekaligus sambutan atas fenomena “bangkitnya kesadaran kritis” publik desa (APDESI) dari tidur yang cukup panjang. Setidaknya dari tahun pertama implementasi UU Desa sejak 2015 – 2018 baru sekarang kita menyaksikan fenomena konsolidasi desa yang memuat kritik atas kebijakan pemerintah daerah.

Bayu selaku moderator dalam pengantar Talkshow ini menyampaikan bahwa akhir-akhir ini selain isu kesejahteraan (Siltap) desa juga mengalami defisit literasi dan surplus teknis-administrasi. “masalah siltap diangkat hanya sebagai isu permukaan saja dan sesungguhnya terdapat banyak masalah di desa yang tidak kalah krusial dan harus segera disikapi”.Ungkap Bayu

Selanjutnya, Narasumber pertama Abun menyampaikan bahwa Giat Aksi 263 ini dimulai dari kegiatan Road Show yang dilakukan oleh DPC APDESI ke 6 (enam) dapil, dimana setelah dievaluasi ada banyak aspirasi dan keluhan dari para Kepala Desa dan Perangkatnya yang kemudian mengerucut pada permasalah SILTAP (Penghasilan Tetap).

“Pada satu sisi kita bersyukur bahwa hikmah dari UU Desa yaitu memberikan Dana Desa tapi pada sisi lain kesejateraan aparat desa tidak diperhatikan”.Ungkap Abun

Selain itu Abun juga menjelaskan bahwa Aksi Desa 263 yang kemudian berubah menjadi Silaturahmi dilakukan atas pertimbangan dan masukan dari pihak Polres. Dapat dibayangkan, masa aksi yang diperkirakan akan mencapai 4000 orang harus diamankan oleh Polres yang hanya memiliki anggota sebanyak 900 orang. Sehingga dengan pertimbangan toleransi tersebut maka rencana Aksi berganti menjadi Silaturahmi.

“Dari hasil silaturahmi kemarin, Bupati menyetujui 10 tuntutan dari APDESI yang kemudian di tindak lanjuti dengan pertemuan dari perwakilan APDESI dan SKPD terkait. Namun sayangnya pertemuan tersebut hanya di hadiri APDESI dan DPMD saja sementara SKPD lainnya tidak hadir dan tanpa konfirmasi”. Pungkas Abun

Sementara pada kesempatan yang sama Fikri juga menegaskan bahwa; “menyatakan pendapat merupakan hak semua orang dan dilindungi oleh UU. Terlepas dari masalah keamanan, logistik dan lain sebagainya itu bukan menjadi tanggung jawab mereka yang ingin bersuara”.Tegas Fikri

Ia juga menambahkan bahwa konsep tuntutan akhirnya diperlebar dimana sebelumnya hanya menuntuk peningkatan siltap Perangkat saja, sekarang melebar dengan melibatkan kelembagaan masyarakat lainnya seperti RT, RW, Linmas, kader, BPD, dll. Dengan komposisi 14.3 M Untuk Siltap Perangkat dan 24.6 M untuk Kelembagaan masyarakat.

Pada sesi terakhir Heri turut berpendapat bahwa sejak awal Pemerintah Daerah sudah tidak konsisten dalam dokumen perencanaan  pembangunannya.
“Dari 7 (Sasaran terkait desa yang ditetapkan dalam RPJMD yang kemudian pada Misi ke 1 masuk 2 sasaran dan pada misi ke 3 masuk 5 sasaran, tetapi pada penetapan indikator yang dituangkan dalam Perbup hanya terdapat 4 sasaran. Itu artinya sejak awal Pemda sudah tidak berpihak terhadap desa.” Ungkap Heri

Heri menambahkan bahwa desa hari ini sedang head to head dengan Rezim Penguasa. Oleh karena itu ia menyarankan agar APDESI dapat melebarkan sayap gerakan dengan melibatkan elemen masyarakat lainnya untuk terlibat dalam aksi lanjutan. Pada saat yang bersamaan Sabadesa melakukan study advokasi kebijakan dengan mengkaji produk-produk hukum Pemda yang bertentangan dengan semangat UU Desa.

Pada akhir dari Talkshow ini heri menegaskan bahwa; “Pemerintah Pusat sudah jelas berpihak pada desa melalui salah satu poin dalam Nawacita yaitu membangun Indonesia dari desa dan selanjutnya kita akan menyaksikan apakah pemda akan melakukan hal yang sama yaitu dengan mengambil kebijakan yang pro terhadap desa”. Pungkas Heri.